Posted in hukum, pemerintahan, politik

ANTARA PROFESIONALISME DAN SUMPAH JABATAN

Oleh : Syamsul Ma’arief

 

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa”

Kutipan tersebut merupakan bunyi dari Pasal 110 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sumpah yang diucapkan oleh setiap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ketika pelantikan. Salah satu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengucapkan sumpah tersebut adalah Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar pada saat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat beberapa waktu yang lalu.

Belum genap satu bulan mengucapkan sumpah jabatan tersebut, beberapa pihak mulai mempermasalahkan komitmen Deddy Mizwar dalam menjalankan amanahnya sebagai Wakil Gubernur. Sebagaimana dikabarkan sejumlah media, Deddy Mizwar masih harus menjalani kontrak suatu produk selama dua tahun ke depan.

Hal ini langsung memicu reaksi dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh Jawa Barat bahkan mendesak Deddy Mizwar untuk menentukan sikap dan pilihannya, apakah akan melaksanakan tugasnya selaku Wakil Gubernur atau merangkap pekerjaan dengan tetap menjadi artis. Adapun argumentasi yang dikemukakan adalah antara lain untuk menjaga wibawa dan martabat jabatan Wakil Gubernur dan warga Jawa Barat. Selain itu, desakan ini juga untuk menghindari terjadinya komersialisasi jabatan yang bisa muncul dari kerja rangkap yang dijalani Deddy Mizwar.

 

Tugas dan Kewajiban

Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas sebagai berikut : a) membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah; b) membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup; c) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi; d) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota; e) memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah; f) melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan g) melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban yang diatur pada Pasal 27, antara lain :  a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) meningkatkan kesejahteraan rakyat; c) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; d) melaksanakan kehidupan demokrasi; e) menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; f) menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; g) memajukan dan mengembangkan daya saing daerah; h) melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; i) melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah; j) menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah; k) menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

Larangan

Adapun yang menjadi larangan bagi Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 28, antara lain : a) membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyrakat lain; b) turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara daerah, atau dalam yayasan bidang apapun; c) melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan; d) melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; e) menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasai 25 huruf f; f) menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya; g) merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Profesionalisme vs Sumpah Jabatan

Dari seluruh ketentuan di atas terkait tugas, kewajiban serta larangan bagi Wakil Kepala Daerah, menurut hemat penulis, belum ada satu pun ketentuan yang saat ini telah dilanggar oleh Deddy Mizwar. Sehingga kekhawatiran sejumlah pihak terkait hal ini tidak lah terlalu berdasar.

Jika dilihat secara objektif, pada praktiknya masih banyak pula pejabat lainnya yang mengalami kondisi yang sama. Misalnya seorang Menteri yang menjadi bintang iklan salah satu produk kesehatan. Begitu pun anggota dewan, pejabat publik atau Kepala Daerah yang secara bersamaan menjadi pimpinan organisasi atau partai politik tertentu. Kesibukan ini pada dasarnya dapat pula mengganggu prioritas dan kinerja pejabat yang bersangkutan. Dan tentu saja kekhawatiran mengenai konflik kepentingan senantiasa mewarnai.

Meskipun pada hakikatnya, kekhawatiran ini merupakan suatu hal yang wajar adanya. Mengingat Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Hal ini tentunya akan berbanding lurus pula dengan besarnya potensi permasalahan yang harus diselesaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Oleh karena itu, masyarakat Jawa Barat membutuhkan kepemimpinan yang totalitas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Berbakti pada masyarakat, nusa dan bangsa. Memposisikan amanahnya ini pada urutan yang paling prioritas, bukan sekedar jabatan formalitas atau bahkan pekerjaan sampingan belaka.

Maka, kata kunci dari polemik ini adalah profesionalisme. Di satu sisi, Deddy Mizwar dituntut untuk tetap bersikap profesional dengan menjalani sisa masa kontraknya. Namun di sisi lain, amanahnya sebagai Wakil Gubernur pun tidak bisa begitu saja diabaikan. Karena amanahnya ini terikat pada sumpah jabatan, dan setiap sumpah merupakan janji yang harus ditepati. Sehingga Deddy Mizwar dituntut untuk mampu secara profesional memposisikan diri sebagai pejabat publik, dan bukan lagi sebagai warga sipil biasa yang bebas beraktivitas. Setiap kritik harus didengar, untuk kemudian dievaluasi dan dicarikan solusi yang tepat.

Polemik ini nampaknya akan menjadi batu uji pertama bagi Deddy Mizwar dalam menjalankan peran barunya di dunia nyata. Masyarakat Jawa Barat tentu saja mengharapkan kebijaksanaan dan keberanian “Sang Jenderal” dalam bersikap sebagaimana seringkali ditunjukkannya dalam dunia peran. Jika tidak mampu, penulis khawatir masyarakat kemudian akan berkomentar : “Apa Kata Dunia?”. ***

Penulis:

#FHUNPAD #UNITEDARMY

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s