Posted in Lembar KAMMI, tulisan SERIUS

IRONI KRISIS LISTRIK DI KABUPATEN GARUT

Oleh : Syamsul Ma’arief
(Sekjend PW KAMMI Jawa Barat)

 

Ada satu pepatah yang cukup tragis untuk diungkapkan: “ayam mati kelaparan di lumbung padi”. Begitulah kiranya kondisi memprihatinkan bagi warga masyarakat yang masih menderita kelaparan di negeri yang kaya raya akan sumber daya alam. Namun di tengah kemajuan teknologi dan moderenisasi, ada kondisi yang tidak kalah memprihatinkan yaitu krisis listrik. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, krisis didefinisikan sebagai keadaan yang berbahaya, parah sekali, genting, kemelut, suram dan mengkhawatirkan.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP) Kabupaten Garut, Widiana CES, sebanyak 43.114 kepala keluarga (KK) di 27 kecamatan Kabupaten Garut masih belum tersentuh layanan jaringan listrik. Yang menjadi ironi adalah sebagian besar keluarga yang belum terlayani jaringan listrik ini berlokasi di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi. Ibarat ayam yang mati kelaparan di lumbung padi, puluhan ribu kepala keluarga ini tidak dapat menikmati manfaat listrik padahal mereka tinggal berdekatan dengan lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi.

Bahkan di Kampung Citilu Desa Tanjungjaya Kecamatan Banjarwangi, terdapat 50 kepala keluarga yang masih menggunakan lentera sebagai penerangan di malam hari. Keadaan suram dan gelap gulita seperti ini telah berlangsung selama kurang lebih 20 tahun. Jika dianalogikan dengan keberlangsungan masa pemerintahan selama 5 tahun, maka kampung ini setidaknya telah 4 kali berganti kepemimpinan mulai dari tingkat Presiden, Gubernur dan Bupati. Kampung ini juga mungkin telah beberapa kali mendengar janji manis para calon wakil rakyat yang pada masa kampanyenya menjanjikan akan mengadvokasi warga kampung untuk mendapatkan layanan jaringan listrik.

Namun nampaknya janji tinggallah janji. Sampai detik ini puluhan ribu masyarakat masih belum bisa menikmati manfaat layanan jaringan listrik. Jika malam hari tiba, warga kampung Citilu terpaksa harus menyambung listrik ke kampung tetangga sejauh 2 Kilometer demi mendapatkan listrik berdaya 5 watt untuk setiap rumah. Padahal di sisi lain, sumber daya alam berupa panas bumi terus saja dieksploitasi, sementara dana bagi hasil yang didapat masyarakat masih terlalu minim jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan pengeksploitasi tersebut.

Kesenjangan dan ketidakadilan ini jelas menimbulkan pertanyaan besar, di mana letak kunci permasalahannya? Dan bagaimanakah solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada? Setidaknya terdapat beberapa analisis dari permasalahan krisis listrik di Kabupaten Garut ini. Yang pertama adalah lemahnya ketegasan dan keberanian para pimpinan daerah, dalam rangka menuntut perusahaan pengeksploitasi sumber daya alam panas bumi, untuk turut serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan tersebut. Selain itu, para pimpinan daerah juga kerap kali lemah dan kurang cakap ketika melakukan negosiasi atau diplomasi dalam menentukan klausul perjanjian kontrak dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Misalnya kewajiban perusahaan untuk menyumbangkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membangun jaringan listrik kepada warga sekitar. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi pemerintah setempat untuk tidak membangun jaringan listrik karena permasalahan keterbatasan dana. Jika ada perusahaan yang tidak mematuhi, maka pemerintah harus dengan tegas memutus kontrak atau tidak memperpanjang perjanjian jika masa kontrak telah habis.

Permasalahan kedua adalah lemahnya kemauan dan kemampuan para pimpinan daerah untuk menjalankan program pengembangan masyarakat (comunity development). Pemerintah daerah perlu menginisiasi dan mendorong masyarakat agar dapat mandiri melalui program pencerdasan, pelatihan keterampilan, pendampingan, juga pengkaryaan. Sehingga jika terdapat permasalahan di kemudian hari, masyarakat dapat secara sigap melakukan advokasi, perbaikan serta perencanaan penyelesaian masalah yang berbasis gotong royong dan kearifan lokal. Misalnya dengan melatih masyarakat untuk membuat pembangkit listrik sederhana dengan memanfaatkan derasnya aliran sungai di kampung tersebut. Atau bisa juga melatih masyarakat untuk mengolah limbah kotoran hewan ternak sehingga menghasilkan sumber daya biogas yang dapat memproduksi listrik.

Masih banyak cara lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah setempat beserta masyarakat untuk mengatasi krisis listrik di Kabupaten Garut ini. Yang terpenting adalah adanya perubahan yang mendasar dalam setiap diri warga masyarakat untuk merubah keadaan serta nasib yang dijalaninya. Karena bukankah Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri? Wallahua’lam.***

Penulis:

#FHUNPAD #UNITEDARMY

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s