Posted in Lembar KAMMI, Lintasan Berita, tulisan SERIUS

Noda Hitam Kerukunan Umat Beragama

oleh: Syamsul Ma’arief
(Direktur Bandung Law Institute, Mantan Ketua Umum KAMMI Daerah Bandung)

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS Al Hujuraat : 13)

 

Kerukunan antar umat beragama kembali terusik dengan tragedi berdarah di Cikeusik Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten. Warga setempat bentrok dengan sejumlah anggota Jemaat Ahmadiyah Minggu (6/2) pagi. Akibatnya tiga orang tewas dan lima lainnya luka parah. Selain menimbulkan korban jiwa, dua mobil dibakar massa dan kediaman milik anggota Jemaat Ahmadiyah dirusak.

Bentrokan warga dengan Jemaat Ahmadiyah ini bukan pertama kali terjadi. Berdasarkan data hasil riset “PR” dari berbagai sumber (7/2), setidaknya sejak tahun 2005 telah terjadi 15 kali kasus bentrokan Jemaat Ahmadiyah dengan warga. Mulai dari daerah Bogor, Cianjur, Kuningan, Tasikmalaya, Majalengka, dan Sukabumi. Akibatnya 6 orang terluka dan timbul kerusakan fisik antara lain 12 masjid, 6 mushala, 3 kantor, 4 mobil, dan 123 rumah. Kasus bentrokan ini baru yang tercatat di propinsi Jawa Barat saja, belum termasuk kasus bentrokan di daerah lain di luar propinsi Jawa Barat.

Menyikapi kasus bentrokan ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto langsung menggelar rapat mendadak. Selain Menkopolhukam, rapat tersebut juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, Menteri Agama Suryadharma Ali, dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Hasil rapat tersebut antara lain:

  1. Pemerintah mengecam keras setiap tindakan oleh siapa pun kepada siapa pun sesama warga Indonesia yang melakukan kekerasan, anarkisme, dan melanggar hukum, apapun alasan yang melatarbelakanginya.
  2. Kepada aparat Polri, segera cari dan ungkap secara tuntas kekerasan yang mengakibatkan, untuk saat ini, 3 korban jiwa dan 6 orang luka berat.
  3. Kepada semua pihak dari warga Ahmadiyah dan masyarakat lain harus tetap menaati kesepakatan-kesepakatan bersama yang dibuat pada 14 Januari 2008 dan juga menaati keputusan bersama SKB Menag, Mendagri, dan Jaksa Agung tahun 2008.
  4. Kepada segenap warga Ahmadiyah, agar memahami, mengikuti, dan menaati kesepakatan bersama 14 Januari 2008 serta keputusan bersama tahun 2008. Kepada warga yang lain, diminta tidak melakukan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah. Apabila ada perselisihan dan permasalahan, harus disalurkan dan diselesaikan melalui tim koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem).
  5. Kepada Menteri Agama, Mendagri, dan Jaksa Agung agar segera mengevaluasi yang mendasar terhadap setiap permasalahan Ahmadiyah sehingga tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari.
  6. Kepada aparat-aparat di pusat ataupun di daerah (Polri dan Pemda), warga masyarakat diminta bersama-sama melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap setiap indikasi yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusuhan.
  7. Mengimbau tokoh agama dan tokoh masyarakat agar ikut bersama-sama membantu mewujudkan iklim sosial yang baik sehingga tidak menimbulkan konflik-konflik sosial atau pertikaian yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Padahal jauh hari sebelum bentrokan ini terjadi, telah ada kesepakatan bersama yang menetapkan bahwa Jemaat Ahmadiyah tidak boleh menyebarkan ajarannya. Namun pada kenyataannya, Jemaat Ahmadiyah tetap menyebarkan ajarannya. Sehingga dengan kata lain, Jemaat Ahmadiyah dianggap tidak memiliki itikad baik untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan yang tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB). Inilah salah satu faktor yang memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah.

Selain itu, terdapat beberapa faktor kelalaian dan kelemahan pemerintah yang menyebabkan bentrokan dan insiden penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah ini berulangkali terjadi di berbagai daerah. Faktor pertama adalah ketidaktegasan sikap pemerintah terhadap Jemaat Ahmadiyah. Pemerintah selama ini cenderung mengambil jalan tengah (mencari aman) dalam menyikapi pergerakan Jemaat Ahmadiyah. Surat Keputusan Bersama (SKB) dianggap cukup untuk menyelesaikan permasalahan ini. Padahal masyarakat menuntut pemerintah untuk bertindak tegas, yaitu membubarkan organisasi dan melarang secara total seluruh kegiatan Jemaat Ahmadiyah.

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) dituntut untuk melindungi setiap hak warga negaranya, termasuk melindungi hak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Maka jika sampai membubarkan atau melarang aktivitas keagamaan suatu agama atau kepercayaan, Indonesia bisa menjadi sorotan negara-negara di dunia internasional yang menjunjung tinggi penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Maka untuk permasalahan ini setidaknya ada dua pilihan solusi yang bisa diambil pemerintah. Pilihan pertama yaitu pernyataan bahwa Ahmadiyah telah keluar dari Islam dan menjadi agama tersendiri. Solusi ini setidaknya dapat menjadi tolok ukur dan panduan bagi masyarakat bahwa ajaran yang dibawa oleh Jemaat Ahmadiyah merupakan ajaran tersendiri di luar ajaran Islam. Sedangkan pilihan kedua adalah lokalisasi total seluruh Jemaat Ahmadiyah dalam suatu daerah atau pulau tertentu, sehingga meminimalisir interaksi dan provokasi dengan masyarakat.

Faktor kedua yang menjadi kelalaian dan kelemahan pemerintah adalah lemahnya aparatur penegak hukum serta berbagai instansi terkait permasalahan ini, antara lain Polri, Kejagung, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menkopolhukam. Polri lalai dalam mengidentifikasi benih awal bentrokan dan juga gagal dalam menangkal tindakan anarkis dari kedua belah pihak. Polri juga dianggap tidak tegas dalam menindak para pelaku tindak pidana yang telah melakukan penganiayaan dan perusakan fasilitas milik Jemaat Ahmadiyah. Di sisi lain, seluruh aparatur penegak hukum dan instansi terkait ini juga lemah dan gagal dalam menindak Jemaat Ahmadiyah yang melanggar isi Surat Kesepakatan Bersama (SKB). Padahal salah satu isi kesepakatan tersebut adalah ancaman sanksi bagi anggota Jemaat Ahmadiyah yang melanggar isi SKB tersebut.

Kelalaian dan kelemahan ini perlu segera diperbaiki oleh seluruh instansi terkait. Di tengah keterpurukan ekonomi, masyarakat memiliki tingkat resistensi emosi yang labil. Pemicu sekecil apapun dapat menyebabkan masyarakat dengan mudah bertindak anarkis. Tindakan ini merupakan manifestasi kejengkelan, ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur penegak hukum. Jika terus dibiarkan hal ini tentu akan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah upaya pemerintah untuk menjaga kerukunan antar umat beragama.

Salah satu kunci penting dari penyelesaian masalah ini adalah revitalisasi peran tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membimbing dan membina kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai toleransi, humanisme, dan juga kultur dialog perlu ditanamkan sejak dini kepada masyarakat. Selain itu, sebagai warga negara yang taat hukum sudah selayaknya setiap permasalahan yang terjadi diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang ditunjang oleh pembuktian yang objektif serta putusan yang memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat. Wallahua’lam bishshawwab.***

 

Penulis:

#FHUNPAD #UNITEDARMY

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s