Posted in Lintasan Berita, tulisan SERIUS

Reformasi Birokrasi V.S. Teror Mafia Hukum

Oleh : Syamsul Ma’arief
Ketua Umum KAMMI Daerah Bandung dan Mahasiswa FH Unpad

Di tengah berita bencana alam dan juga pro kontra kedatangan Presiden Amerika Barrack Obama, publik dikejutkan dengan berita dugaan wisata Gayus Tambunan ke Bali. Seseorang yang diduga mirip Gayus Tambunan, terdakwa kasus mafia pajak, tampak terlihat menyaksikan pertandingan tenis di Bali. Keberadaan seseorang mirip Gayus di Bali tersebut mulai tercium sejak memasuki lapangan tenis indoor di Hotel Westin Nusa Dua Bali. Beberapa wartawan berhasil memotret orang tersebut yang mengenakan jaket hitam, berkacamata dan memakai wig atau rambut palsu.

Sulit untuk mengatakan bahwa orang tersebut bukan Gayus karena banyak sekali kemiripan yang dimiliki. Jika orang tersebut memang Gayus Tambunan, maka betapa mengerikannya teror, manuver dan kekuasaan yang dimiliki oleh para mafia hukum di Indonesia. Setelah upaya kriminalisasi para pimpinan KPK, rekayasa dakwaan dengan oknum kejaksaan, hingga penyuapan terhadap oknum petugas kepolisian. Dan kini, seorang terdakwa kasus mafia pajak, bisa melenggang bebas berwisata di Pulau Dewata.

Penanganan kasus Gayus dan para mafia hukum lainnya seharusnya berada pada tingkatan prioritas yang utama. Seperti halnya upaya pemerintah dalam pemberantasan terorisme di Indonesia, penanganan kasus korupsi, mafia pajak, dan pencucian uang pun perlu ditindak lanjuti secara serius oleh seluruh aparatur penegak hukum di Indonesia. Setidaknya perlu ada reformasi birokrasi dalam tubuh lima aparatur penegak hukum di Indonesia antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan juga Lembaga Permasyarakatan.

KPK yang merupakan anak kandung reformasi, memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kebusukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal tersebut dikarenakan betapa besarnya dampak keburukan yang akan ditimbulkan jika seandainya korupsi, kolusi dan nepotisme masih menjadi budaya di Indonesia.

Dengan semangat tersebut KPK telah membuat gebrakan yang cukup signifikan. Beberapa koruptor berhasil dijebloskan ke dalam penjara. Mulai dari pengusaha, anggota dewan, mantan kepala daerah, hingga besan dari presiden yang sedang berkuasa. Hal ini lah mungkin yang membuat para mafia hukum memutar otak menggunakan segala cara untuk memandulkan KPK.

Maka berbagai kasus pun bermunculan, mulai dari skandal perselingkuhan berujung pembunuhan yang melibatkan Ketua KPK Antasari Azhar, hingga tuduhan penyuapan kepada dua pimpinan KPK, Bibit S Riyanto dan Chandra Hamzah. Ada pula yang terkena teror 3I (iming-iming,intimidasi dan intervensi) dari para mafia hukum. Akibatnya cukup signifikan. KPK seakan mengalami trauma yang mendalam atas iming-iming, intimidasi dan intervensi dari berbagai pihak. Bukti yang paling jelas adalah berlarut-larutnya kasus Bank Century. KPK seakan kehilangan taring tajamnya untuk mengungkap kasus tersebut.

Berkenaan dengan tiga lembaga penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman, banyak pihak yang sedari dulu meragukan kredibilitas dan keberanian ketiga lembaga tersebut dalam memberantas korupsi. Maka kehadiran KPK seakan menjadi anti tesis atas ketidakmampuan ketiga lembaga tersebut untuk menyeret para koruptor ke dalam penjara. Menanggapi keraguan masyarakat tersebut, maka Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman seharusnya terus berupaya melakukan reformasi birokrasi di berbagai lininya. Memang butuh waktu yang panjang untuk meluruskan ratusan gerbong kembali pada relnya. Tapi reformasi birokrasi aparatur penegak hukum harus terus digulirkan sampai akhir, siapapun kepala masinisnya.

Sedangkan lembaga terakhir, yaitu Lembaga Permasyarakatan merupakan kunci terakhir dari upaya penegakkan hukum di Indonesia. Hukuman penjara seharusnya dapat memberikan efek jera bagi koruptor. Perasaan terkekang, terkurung dalam sel dan juga pembatasan sebagian hak narapidana merupakan hukuman yang cukup efektif agar narapidana tersebut tidak mengulangi kejahatannya di masa yang akan datang.

Namun dalam kenyataannya, para mafia hukum masih dapat menikmati berbagai kemewahan dan perlakuan istimewa dalam sel penjara. Terungkapnya kemewahan dalam sel narapidana kasus penyuapan, Artalita Suryani atau Ayin, seakan membuka mata kita semua, bahwa para mafia hukum tidak mendapatkan hukuman sebagaimana mestinya.

Kelemahan kelima aparatur penegak hukum inilah yang dapat melukai rasa keadilan di masyarakat. Jika terus dibiarkan maka masyarakat akan semakin frustasi, anarkis dan main hakim sendiri karena tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap proses penegakkan hukum di Indonesia. Masyarakat yang frustasi ini akan melampiaskan kekesalannya pada penjahat kecil seperti maling ayam, pencopet atau jambret. Tidak sedikit mereka yang tertangkap langsung dipukuli hingga babak belur atau bahkan tewas akibat dianiaya atau dibakar massa.

Maka perubahan ke arah yang lebih baik merupakan suatu kemestian bagi seluruh aparatur penegak hukum. Berantas koruptor dan seluruh mafia hukum tanpa pandang bulu. Jangan biarkan mereka terus menebarkan teror dengan mendapatkan keringanan hukuman, bebas berwisata, hotel mewah dalam sel penjara, dan segenap perlakuan istimewa lainnya. Karena setiap orang berkedudukan sama di hadapan hukum. Wallahua’lam. ***

Penulis:

#FHUNPAD #UNITEDARMY

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s