Posted in Lembar KAMMI, Lintasan Berita, tulisan SERIUS

Kartu Lebaran Gubernur*

oleh: Syamsul Ma’arief
Ketua Umum KAMMI Daerah Bandung

“Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahimnya.”
(HR. Bukhari, Muslim dan Abu Dawud)

Hadits di atas memiliki makna yang luar biasa. Rasulullah mengajarkan kepada kita semua untuk membangun budaya silaturahim. Manfaat atau keuntungan bagi orang yang gemar menyambung tali silaturahim adalah akan dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Silaturahim berasal dari bahasa Arab, yang bermakna menyambung tali persaudaraan kepada kerabat yang memiliki hubungan nasab. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata silaturahim terserap menjadi silaturahmi yang artinya adalah mengikat tali persahabatan atau persaudaraan.

Tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Apalagi dengan makna serta manfaat yang luar biasa, silaturahmi justru menjadi suatu adab yang harus dibudayakan. Sehingga setiap tahunnya banyak orang yang memanfaatkan momentum hari raya Idul Fitri untuk menyambung tali silaturahmi dengan cara mengirimkan kartu lebaran. Namun niat yang baik harus juga diikuti dengan cara yang baik. Riak kecil yang kini sedang berkembang di lingkungan pemerintah propinsi Jawa Barat mungkin bisa menjadi contoh.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berencana mengirimkan kartu lebaran dan permohonaan maaf kepada sekitar 450.000 warga Jawa Barat. Tujuan utamanya antara lain adalah organisasi perangkat daerah, pejabat negara, stakeholder pemerintah hingga tokoh masyarakat. Untuk pengirimannya, setiap kartu lebaran tersebut menggunakan prangko Prisma seharga Rp 1.500 ditambah biaya prosesing pengiriman sebesar Rp 750 per kartu. Maka jika ditotal, anggaran untuk pengiriman kartu lebaran ini menghabiskan dana sekitar Rp 1 milyar.

Reaksi dari berbagai kalangan langsung bermunculan. Gubernur dinilai melakukan pemborosan anggaran dengan mengirim kartu lebaran kepada sekitar 450.000 warga Jawa Barat. Padahal saat ini, media komunikasi telah begitu canggih. Gubernur bisa saja menggunakan media pesan singkat atau Short Message Service (SMS), media jejaring sosial seperti Facebook ataupun Twitter yang kini sedang banyak digunakan oleh masyarakat. Dengan menggunakan media ini, selain lebih cepat sampai dan tersebar luas, juga dapat lebih menghemat anggaran hingga ratusan juta rupiah.

Hal lain yang cukup menjadi perhatian adalah foto yang tercantum dalam kartu lebaran tersebut. Kartu lebaran itu bergambar depan foto wajah Ahmad Heryawan sendirian alias tidak berdampingan mesra dengan Wakil Gubernur Dede Yusuf seperti pada masa kampanye. Padahal seharusnya sebagai pejabat yang dipilih sebagai pasangan dalam pilkada, foto keduanya bisa disertakan secara berdampingan. Apalagi jika mengatasnamakan pemerintah propinsi Jawa Barat, lebih kompak jika foto wakil Gubernur pun turut diikutsertakan. Jangan sampai hanya karena masalah foto, masyarakat Jawa Barat menilai ada perpecahan kepemimpinan di Jawa Barat.

Selain itu, terdapat hal lain yang cukup menjadi perhatian banyak pihak, yaitu asal dana yang akan digunakan untuk pembuatan dan pengiriman kartu lebaran tersebut. Dengan menghabiskan dana hingga milyaran rupiah, maka perlu ada kejelasan asal dana yang digunakan. Apakah masuk dalam dana APBD propinsi Jawa Barat atau justru menggunakan dana pribadi Gubernur? Jika menggunakan dana dari APBD propinsi Jawa Barat, maka hal tersebut jelas merupakan pemborosan anggaran. Sedangkan jika menggunakan dana pribadi, hal tersebut dapat lebih ditolelir. Meskipun sebenarnya tidak sepenuhnya hal tersebut bisa diterima, karena dengan dana sebesar itu, Gubernur dapat lebih menyejahterakan rakyatnya dengan program yang lebih bermanfaat.

Tiga Prioritas

Berkaca dari hal tersebut, sudah saatnya para pemimpin negeri ini tidak hanya terfokus pada politik berbasis pencitraan saja. Rakyat yang merupakan tanggung jawab terbesarnya menantikan kerja keras dan bukti nyata yang dapat dirasakan langsung, sebagaimana yang dijanjikannya secara manis pada masa kampanye terdahulu.

Berdasarkan kebutuhan primernya saja, setidaknya ada tiga hal prioritas yang harus segera dituntaskan oleh para pemimpin negeri ini. Prioritas yang pertama adalah terkenyangkannya perut yang lapar. Sudah begitu banyak berita dan derita rakyat yang terkena busung lapar di berbagai daerah. Harga melambung tinggi, sehingga masyarakat tidak dapat membeli kebutuhan pokoknya sehari-hari. Akibatnya tidak sedikit yang terpaksa memakan nasi aking atau tanaman umbi-umbian seadanya. Kesulitan kebutuhan pokok ini pula yang merupakan salah satu penyebab tingginya angka kriminalitas dan bunuh diri.

Prioritas kedua adalah tersehatkannya tubuh dan jiwa yang sakit. Jangan ada lagi slogan “orang miskin dilarang sakit”. Mahalnya biaya pengobatan menyebabkan masyarakat tidak produktif. Kerja dan ikhtiar mereka menjadi terhambat karena tubuh yang tidak sehat. Akibatnya angka kemiskinan akan semakin membengkak karena turunnya produktifitas masyarakat.

Prioritas ketiga adalah tercerdaskannya pikiran yang bodoh. Faktor pendidikan memegang prioritas yang cukup penting terhadap kemajuan suatu bangsa. Terutama pencerdasan generasi muda. Daripada menghamburkan uang milyaran rupiah untuk kartu lebaran, sebaiknya pemerintah mengalokasikannya untuk memperbaiki sarana prasarana serta kualitas pendidikan di daerahnya. Dengan memenuhi ketiga prioritas tersebut, pemerintah telah menyambung tali silaturahmi dengan rakyatnya secara lebih barokah. Wallahua’lam bishshawwab.***

*(Dimuat pada kolom opini Pikiran Rakyat edisi 27 Agustus 2010)

Penulis:

#FHUNPAD #UNITEDARMY

3 thoughts on “Kartu Lebaran Gubernur*

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s