Posted in tulisan SERIUS

Polemik Raperda Miras Kota Bandung

oleh: Syamsul Ma’arief
Ketua Umum KAMMI Daerah Bandung
(Dimuat pada koran Pikiran Rakyat edisi 16 Juni 2010)

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”
(QS Al Maa’idah : 90)

Perdebatan panjang masih mewarnai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Bandung. Berbagai narasumber telah diundang oleh tim Pansus IV DPRD Kota Bandung. Mulai dari  ulama, kepolisian, kepala dinas, pengusaha, ormas dan juga organisasi kemahasiswaan.

Namun itu semua belum menghasilkan satu keputusan bulat tentang penyikapan terhadap peredaran Miras di Kota Bandung. Padahal telah banyak jatuh korban jiwa akibat Miras. Berdasarkan berita terakhir yang dimuat oleh media massa, pada tanggal 18 Mei 2010 dua orang warga Batununggal Kecamatan Bandung Kidul tewas setelah menenggak minuman keras. Sedangkan satu orang lainnya dirawat di Instalasi Gawat Darurat RS Hasan Sadikin Bandung.Beberapa bulan sebelumnya, MUI Kota Bandung telah melaksanakan kajian terkait Raperda Miras tersebut. Selanjutnya hasil kajian MUI telah disetujui oleh ormas-ormas Islam yang tergabung dalam FSOI (Forum Silaturahmi Ormas Islam) antara lain NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, DMI, Mathla’ul Anwar, FPI, dll.

Hasil kajian MUI tersebut antara lain:

  1. Semua kata “Minuman Beralkohol” dalam Raperda diganti dengan kata “Minuman Keras” atau “Minuman Yang Memabukkan”, agar mencakup seluruh minuman yang memabukkan, maupun hasil oplosan sendiri meskipun tidak mengandung alkohol.
  2. Pemakai/Peminum hanya bagi non Muslim yang sudah berumur 21 tahun.
  3. Tempat menjual/menyediakan minuman keras tersebut hanya diperbolehkan di hotel berbintang 5. Miras dilarang dijual di   supermarket, minimarket maupun kios-kios eceran.
  4. Peminum minuman keras hanya di tempat/ruangan tertutup.
  5. Harus ada sanksi bagi yang melanggar (bagi muslim atau non muslim yang belum berumur 21 tahun)
  6. Klausul “Minuman beralkohol untuk kesehatan” dihilangkan.
  7. Peringatan bahaya minuman beralkohol di setiap tempat penjualan dan tempat meminum, menuliskan terjemah surat Al-Maidah : 90-91.
  8. Melibatkan lembaga-lembaga masyarakat dalam pengawasan serta ada peraturan khusus yang dibuat agar tidak terjadi tindakan anarkis/main hakim sendiri.

Namun dalam perkembangannya, hasil kajian MUI tidak sepenuhnya diakomodir oleh tim Pansus IV DPRD Kota Bandung. Dalam draft terakhir (22 April 2010) Raperda Miras tersebut, masih digunakan istilah “Minuman Beralkohol”. Begitupun dengan pemakai/peminum tidak dicantumkan syarat non muslim,melainkan hanya dengan syarat minimal 21 tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas.

Yang cukup menjadi perdebatan panjang adalah tempat penjualan miras. MUI hanya merekomendasikan hotel berbintang 5 sebagai tempat penjualan Miras. Namun tim Pansus masih mencantumkan hotel berbintang 3, hotel berbintang 4, restoran, lounge, pub karaoke, kelab malam, diskotek dan duty free shop.

Hal tersebut jelas mendapat tentangan dari ormas dan juga  gerakan kemahasiswaan yang cukup keras menyikapi Raperda Miras ini. Bahkan KAMMI, HTI, dan GPI menyerukan pelarangan total peredaran Miras di Kota Bandung.

Selain itu, terdapat beberapa dalih dari tim Pansus yang menghambat pelarangan total Miras di Kota Bandung. Dalih   pertama adalah masalah lapangan pekerjaan. Jika seandainya Miras dilarang total di Kota Bandung, hal tersebut dikhawatirkan dapat menghilangkan lapangan pekerjaan bagi karyawan yang dipekerjakan di tempat penjualan Miras tersebut.

Padahal seharusnya berkaitan dengan lapangan pekerjaan, pihak eksekutif harus secara cerdas menciptakan lapangan pekerjaan yang halal bagi masyarakat. Misalnya pemberian bantuan modal, pelatihan keterampilan, dan juga pengembangan usaha kecil dan menengah.

Dalih yang kedua adalah faktor pariwisata. Bandung adalah salah satu kota tujuan wisata baik wisatawan  lokal maupun internasional. Dengan pelarangan total peredaran Miras, dikhawatirkan akan mengurangi jumlah kunjungan wisatawan yang biasa mengonsumsi Miras. Dalih inipun tidak sepenuhnya benar. Kota Bandung sebenarnya dapat menawarkan minuman tradisional seperti bandrek dan bajigur sebagai pengganti Miras kepada wisatawan.

Hal lain yang cukup mengkhawatirkan dari Raperda Miras ini adalah upaya untuk melegalkan peredaran Miras melalui penarikan dana retribusi. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa salah satu pihak yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang memakan hasil penjualan khamar.

Jadi jika dana retribusi ditarik dari penjualan Miras tersebut, maka dana retribusi akan masuk ke dalam PAD Kota Bandung, yang kemudian akan didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui APBD. Naudzubillahimindzalik semua warga masyarakat Kota Bandung mendapat azab dari Allah karena memakan hasil penjualan Miras di Kota Bandung. Wallahua’lam bishshawwab.***

Penulis:

#FHUNPAD #UNITEDARMY

2 thoughts on “Polemik Raperda Miras Kota Bandung

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s