Posted in 1

AGENDA MENDESAK, SELAMATKAN KOTA BANDUNG DARI KORUPSI

By; Iman Munandar[1]

Beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Januari 2009 Transparency International Indonesia (TII) mengeluarkan hasil surveinya; bahwa kota Bandung adalah kota kedelapan yang terkorup. Survei tersebut mencakup 50 kota yang disurvei. Dan Kota Bandung urutan ke 43, urutan terbawah ditempati oleh Kupang, sedangkan Yogyakarta menyandang kota terbersih. Menurut keterangan pers yang dikeluarkan TII, survei indeks persepsi korupsi Indonesia yang dilakukan pada September sampai dengan Desember 2008 bertujuan untuk mengukur tingkat korupsi pemerintah daerah berdasarkan persepsi pelaku bisnis setempat.

Pasca hasil survey TII, kasus dugaan korupsi kota Bandung mulai bermunculan. Diantaranya; Az (47 tahun) salah seorang pejabat pada dinas pendidikan (Disdik) kota Bandung didakwa telah melakukan korupsi pada dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan sekolah, meubeler, dan pengadaan buku di 11 sekolah dasar kota Bandung. Kata jaksa penuntut umum Negara dirugikan sebesar 81 juta rupiah (lihat Pikiran Rakyat, 22 April 2009).

Bulan Juni yang lalu istri kepala Disdik kotas Bandung sebagai tersangka dalam kasus ambruknya dua bangunan kelas SDN Sejahtera IV, Maret lalu. Fatimah yang juga Kepala SDN Sejahtera IV dianggap memberikan kesempatan dan menguntungkan orang lain dengan menggunakan uang negara. (Tribun, 30 Juni 2009).

Sekarang yang masih dalam tahap penyidikan oleh Kejari kota Bandung ialah kasus dugaan korupsi penataan pedagang kaki lima (PKL) di tujuh titik ke Toko Ria Jalan Tegalega dan Barandangsiang senilai Rp. 2,5 M., dan menurut Rafael Situmorang, S.H., Kuasa hukum Iwan S(yang dijadikan sebagai tersangka oleh Kejari kota Bandung dan orang yang dipercaya untuk memegang dana dan pelaksanaan penataan PKL.) mengiindikasikan adanya keterlibatan pihak eksekutif dan legislative. Pihaknya meminta jaksa menyidik secara adil (Tribun, 22 Juni 2009).

Dan laporan dari BIGS (Bandung Institute Government Studies) mengindikasikan penyimpangan dana hibah dari APBD kota Bandung, termasuk dana untuk Persib Bandung dan adanya indikasi dugaan mark up gaji pemain persib sebesar antara 10% hingga 20%. Selain soal gaji pemain, ada dua dugaan lain menyangkut Persib, yakni terkait dengan payung hukum yang digunakan Pemkot Bandung untuk menggelontorkan dana Rp 29,5 miliar kepada Persib pada tahun 2008. Menurut Dedi, berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diperbarui dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Persib bukanlah organisasi yang berhak mendapat dana hibah. Sebab, Persib adalah organisasi profesional. (lebih jelasnya lagi lihat Tribun, 23 Juni 2009).

Tentunya dari laporan hasil survey TII dan kasus dugaan korupsi yang terjadi di kota Bandung bermunculan ini sangat mengejutkan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa korupsi sangat berbahaya bagi kehidupan bernegara Indonesia.

Sebagaimana pendapat Gunnar Myrdal bahwa pada dasarnya korupsi tidak pernah membawa akibat positif melainkan akibat buruklah yang senantiasa ditimbulkan. Menurutnya akibat-akibat buruknya sebagai berikut;

a. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan mengenai kurang tumbuhnya pasaran nasional.

b. Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural sedang bersamaan dengan itu kesatuan Negara bertambah lemah. Juga turunnya martabat pemerintah, tendensi-tendensi seperti itu membahayakan stabilitas politik.

c. Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin social. Uang suap itu tidak hanya dapat memperlancar prosedur administrasi, tetapi biasanya juga berakibat adanya kesengajaan untuk memperlambat proses administrasi agar dengan demikian dapat menerima uang suap.[2]

Itu beberapa poin akibat dari korupsi. Masih ingat bahwa krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998 yang mengakibatkan jatuhnya rezim orde baru diawali mulai merajalelanya penyakit KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di Indonesia.

Tentunya semua pihak tidak mennginginkan kota Bandung ini menjadi kota terkorup yang bisa mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan bernegara. Agenda yang terpenting bagi para pemegang kebijakan public, aparat penegak hukum, pemuda dan mahasiswa, dan warga kota Bandung untuk segera selamatkan kota Bandung dari korupsi.

SELAMATKAN KOTA BANDUNG DARI KORUPSI.

[1] Pengurus KAMMI DAERAH Bandung/ 085294553964.
[2] Deni Setyawati, KPK PEMBURU KORUPTOR, Yogyakarta, Pustaka Timur, 2008. Hal 4-5

KAMMI Bandung
KAMMI Bandung

Penulis:

#FHUNPAD #UNITEDARMY

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s