Posted in Lintasan Pikiran, Renungan Kehidupan

Seni Menikmati Hidup

Alhamdulillah khutbah Jum’at siang ini luar biasa.. jarang2 dapat rezeki ilmu dan hikmah pas jum’atan (karena godaan tarikan gravitasi bulu mata yang begitu kuat..hehe..)

intinya khatib menyampaikan bahwa seringkali manusia itu baru beribadah dan mendekat kepada Allah ketika mengalami ujian dalam kehidupan.. tapi justru menjadi lalai dan lupa diri ketika mendapatkan kemudahan dan kelapangan dalam hidup..

sederhananya, apa harus diuji dulu dengan sakit, kelaparan, kemiskinan dan cobaan hidup lainnya, baru kita beribadah dan mendekat kepada Allah ??

padahal Rasulullah sudah mengingatkan juga kepada kita untuk mengingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara :
1. sehat sebelum sakit;
2. muda sebelum tua;
3. kaya sebelum miskin;
4. lapang sebelum sempit; dan
5. hidup sebelum mati.

jadi jangan nunggu haji 2 kali buat beramal soleh.. ibadah jangan dinanti2, khawatir keburu mati.. jangan nunggu kaya buat sedekah..dsb

lalu bagian mananya yang disebut Seni Menikmati Hidup ? khatib menjelaskan bahwa kuncinya ada pada sikap Qonaah, yaitu merasa cukup dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan..

dengan sikap qonaah, maka mustahil seorang mukmin melakukan korupsi, yang berasal dari sikap tamak alias serakah.. mukmin yang qonaah akan mencari keberkahan dari setiap rezekinya.. ia juga akan menjadikan setiap aktivitasnya sebagai ibadah.. belajarnya bagian dari ibadah.. kerjanya mencari nafkah juga ibadah.. bahkan lelahnya pun beroleh berkah.. masya Allah..

hayu ah kita mulai menikmati hidup yang sebentar ini.. jangan membuang waktu untuk hal yang kurang bermanfaat.. move on bro, rek kitu wae hirup teh? 😅

-SYM-
hamba yang masih terus berjuang melawan rasa kantuk pas Jum’atan

Posted in 1, Lintasan Pikiran, politik, Renungan Kehidupan

Goresan Seusai Pilkada 2017

manusia berperilaku tidak hanya berdasarkan pemahamannya, tapi juga ketidakpahamannya.. doktrin dan ilmu yang keliru dipahami akan menghasilkan perilaku yang mungkin keliru juga..

misalnya doktrin bahwa setiap kader adalah humas.. atau doktrin setiap kader adalah politisi.. akibatnya banyak yang lumayan disibukkan dengan agenda posting, share dan komen peristiwa politik.. sebagian mungkin memang paham masalahnya, tapi tidak sedikit yang hanya ikut2an..

akibatnya bisa jadi keberpihakan dalam politik tidak lagi berdasarkan baik-buruk atau benar-salah, tapi lebih cenderung suka-tidak suka, sekubu-beda kubu.. penafsiran terhadap kebenaran menjadi bias akibat pembenaran..

betapa melelahkannya hidup di dunia medsos yang hingar bingar seperti musim pilkada ini.. alhamdulillah masa pilkada tahun ini sudah usai dengan pelaksanaan pilkada serentak kemarin.. mari istirahat sejenak, luangkan waktu untuk minum kopi, atau piknik bersama keluarga.. saat perang usai, kembalilah ke barak masing2.. lakukan tugas dan kesibukan semula : belajar, bekerja, berbisnis, dsb..

kabarnya dulu Umar bin Khattab juga merotasi pasukannya setiap 3 – 6 bulan sekali.. hikmahnya mungkin agar pasukan muslim tidak menjadi buas dan kejam melebihi musuh yang hendak diperanginya..

Islam itu agama yang penuh kasih sayang dan beradab, bahkan dalam kondisi perang sekalipun.. klo ngaku kader tapi adab dan mulutnya comberan, lalu apa bedanya dengan si nganu?!

maaf saya tidak sedang cari simpati dan tidak butuh pencitraan.. hanya sekadar mengajak kepada kewarasan bahwa hidup tidak hanya soal politik.. tapi klo pun terpaksa harus berpolitik, maka jangan lupakan identitas kita sebagai seorang Muslim..

-SYM-
penikmat kopi dan kentang goreng

Posted in hukum tips

Perlindungan Konsumen dari Klausula Baku

perlindungan konsumen

Oleh : Syamsul Ma’arief*

Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sangat akrab dengan peraturan sepihak yang ditetapkan oleh pelaku usaha.

Misalnya ketika membeli suatu barang biasanya ada ketentuan yang berbunyi : “Barang yang sudah dibeli, tidak dapat ditukar atau dikembalikan”. Atau ketika memarkir kendaraan, ada ketentuan yang berbunyi : “Kehilangan atau kerusakan kendaraan bukan menjadi tanggung jawab Pengelola Parkir.”

Biasanya kita langsung menerima dan pasrah saja ketika berhadapan dengan peraturan sepihak tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebut peraturan sepihak ini dengan “Klausula Baku” yaitu “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Padahal dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan, dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang dapat merugikan konsumen.

Klausula baku yang dapat merugikan konsumen tersebut antara lain :

  1. Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  2. Penolakan pelaku usaha untuk menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen;
  3. Penolakan pelaku usaha untuk menyerahkan kembali uang yang dibayarkan konsumen;
  4. Pemberian kuasa kepada pelaku usaha untuk melakukan segala tindakan sepihak terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  5. Pengurangan manfaat jasa atau harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.

Lebih lanjut, pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Untuk kasus ini, biasanya ditandai dengan tanda “bintang” (*) yang bertuliskan “Syarat dan Ketentuan Berlaku”. Tulisannya biasanya berbentuk huruf yang kecil dan tidak terbaca secara jelas.

Maka, terhadap seluruh klausula baku yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, dan berpotensi merugikan konsumen, berlaku akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu “Batal Demi Hukum”. Akibatnya, semua peraturan dan ketetapan yang dicantumkan dalam klausula baku tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak membawa akibat hukum dan tidak dapat dieksekusi.

Apabila ada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) tersebut, yaitu dengan tetap mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen, maka pelaku usaha yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Adapun sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1), yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Bahkan dalam Pasal 63, pelaku usaha dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa perampasan barang, pembayaran ganti rugi, hingga pencabutan izin usaha.

Demikian sekilas informasi mengenai “Perlindungan Konsumen dari Klausula Baku”. Semoga bermanfaat. Fiat Justitia Ruat Coelum.

*Penulis adalah Advokat Magang di LBH PAHAM Jawa Barat