KRIMINALITAS DAN PERPOLISIAN MASYARAKAT

Oleh : Syamsul Ma’arief

Kepala Divisi Advokasi Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Bandung

Peristiwa perampokan nekad dilakukan sekelompok orang bersenjata di Bank Danamon jalan Surapati, Kota Bandung, pada Rabu 3 Februari 2010. Kerugian akibat perampokan tersebut diperkirakan mencapai Rp 190 juta. Perampokan ini tergolong nekad, karena dilakukan pada siang hari dan dekat dengan keramaian karena posisinya yang bersebelahan dengan pasar Cihaurgeulis. Lebih nekad lagi karena lokasi perampokan hanya berjarak beberapa meter saja dari pos polisi. Selain itu sehari sebelumnya, terjadi juga peristiwa perampokan terhadap sebuah minimarket Alfamart di jalan Turangga. Pelaku menodong kasir dengan senjata api mainan, kemudian memaksa kasir menyerahkan uang dalam mesin kasir. Peristiwa ini jelas membuat pihak kepolisian repot. Tidak lebih dari 24 jam terjadi 2 peristiwa perampokan.

Polisi memang memiliki tugas besar untuk melindungi dan melayani masyarakat. Di pundaknya lah rasa aman dan ketertiban masyarakat dititipkan. Namun rasio atau perbandingan jumlah polisi dan masyarakat masih jauh dari ideal. Dari data Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada tahun 1995 sampai tahun 2000 rasio polisi dan masyarakat adalah 1:1000. Sedangkan pada tahun 2000-2005 rasio tersebut membaik yakni 1:700. Artinya 1 orang polisi harus melayani sekitar 700 orang masyarakat. Padahal rasio ideal menurut ketentuan PBB adalah 1:450. Sebagai perbandingan, di Jepang rasio jumlah polisi dan masyarakat adalah 1:520 dengan tingkat kejahatan rata-rata 2 juta kasus setiap tahun. Kebanyakan dari kasus tersebut adalah pencurian dan perampokan.

Inilah salah satu sebab maraknya terjadi perampokan akhir-akhir ini. Menurut dosen Hukum Pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan, maraknya pelaku perampokan rata-rata bukan disebabkan kesulitan ekonomi. Perampokan ini terjadi lebih karena adanya peluang dan kelonggaran pengamanan, baik dari warga masyarakat maupun aparat keamanan. Sebagai contoh, kedua tempat yang dirampok tersebut memang tidak dilengkapi oleh kamera CCTV dan juga petugas keamanan yang memadai.

Perpolisian Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat, dikenal istilah Community Policing yang diterjemahkan menjadi Pemolisian Masyarakat atau Perpolisian Masyarakat yang disingkat “Polmas”. Polmas adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek. Oleh karena itu dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban ini harus dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat, dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat.

Sebagai falsafah, Polmas mengandung makna suatu model pemolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial/kemanusiaan dalam kesetaraan, menampilkan sikap perilaku yang santun serta saling menghargai antara polisi dan warga. Tujuannya adalah menimbulkan rasa saling percaya dan kebersamaan dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Deteksi Dini

Mantan Kapolri, Jendral Polisi Drs Sutanto dalam salah satu tulisannya berpendapat bahwa Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil, harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Penyesuaian tersebut adalah dengan cara mengubah paradigma dari menitik-beratkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial.

Polmas merupakan jalan untuk menuju kepolisian sipil, yaitu cara bertindak polisi yang humanis, mengedepankan hak asasi manusia, dan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam rangka implementasi Polmas, salah satu kemampuan yang harus dipunyai oleh petugas Polmas adalah kemampuan deteksi dini.

Berkaitan dengan kemampuan deteksi dini, Fahmina Institute, dalam salah satu artikelnya menjelaskan bahwa dalam rangka melakukan antisipasi untuk mengatasi konflik melalui deteksi dini, maka yang dilakukan Polri adalah melakukan tindakan proaktif. Hal ini dilakukan agar potensi-potensi yang ada dalam setiap komunitas diaktifkan sebagai mitra polisi dalam menciptakan rasa aman pada setiap warga dan kehidupan sosial. Kegiatan ini selanjutnya dapat digunakan untuk mendorong terciptanya kegiatan-kegiatan kondusif bagi produktivitas masyarakat. Jika melihat proses ini, maka akan tampak adanya keterkaitan antara implementasi Polmas dalam upaya mengatasi konflik. Terdapat tiga pilar dalam Polmas yaitu kesetaraan (partnership), pemecahan masalah (problem solving) dan pro aktif.

Optimalisasi deteksi dini menunjukkan tiga hal tersebut, yaitu melalui informasi yang diperoleh petugas Polmas akan ditindak lanjuti dengan sikap pro aktif polisi untuk mengaktifkan potensi pada tingkat lokal. Potensi tersebut akan menimbulkan partisipasi masyarakat untuk mau menjadi mitra Polri yang merupakan partnership. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah dalam hal mengatasi peluang konflik dan kejahatan. Bagian proses ini merupakan bentuk dari problem solving.

Sebagai contoh, jika kita menonton film buatan Amerika, maka secara jelas terlihat pola pencerdasan penonton dengan selalu menyebutkan angka 911 jika seandainya terjadi tindakan kejahatan. Maka pihak kepolisian di Indonesia pun dapat secara gencar menyosialisasikan call center 112 jika seandainya terjadi kejahatan di sekitar mereka. Dengan adanya program QuickWins diharapkan polisi dapat segera bertindak cepat terjun ke lokasi kejahatan. Selain itu, warga masyarakat ataupun pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan kepentingan publik seperti Bank, Pegadaian, Supermarket atau minimarket, dan tempat hiburan, dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian dalam hal pengamanan. Sehingga dapat menjadi upaya preventif atau pencegahan awal terjadinya kejahatan.

Dengan upaya sosialisasi dan kemitraan ini diharapkan secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu menekan angka kriminalitas dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya masing-masing. Dan yang paling penting, semoga tidak ada lagi peristiwa perampokan nekad lainnya dan semoga polisi dapat segera menangkap pelaku perampokan tersebut. Wallahua’lam.***


About these ads
Categories: tulisan SERIUS | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Tinggalkan komentar

Post navigation

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: